JAKARTA- Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Maluku Utara (Malut) menyebutkan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2022 pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri per 25 April 2022 mencapai Rp83,59 miliar. Lebaran 2022 pegawai negeri sipil (PNS)/TNI/Polri per 25 April 2022 mencapai Rp83,59 miliar. Kepala Kanwil Selainitu, untuk memberikan dukungan bagi Program Satu Data Indonesia, BKD Provinsi Maluku Utara mengadakan Sosialisasi dan pelatihan SIM-ASN Terintegrasi dan Aplikasi Layanan Kepegawaian terkemas dalam tema "SATU DATA ASN MALUKU UTARA" yang pelaksanaannya dilaksanakan di Laboratorium Komputer SMK Negeri 2 Ternate (09 s/d 12 September 2020). GubernurMaluku Utara telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp 2.862.231. ada kenaikan sebesar Rp 140.701 dibanding UMP 2021. telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2022. Upah minimum dengan efek dari 1 Januari 2022. HariIni Gaji dan THR ASN Kota Ternate Cair. Ternate, Hpost - Setelah menanti harap-harap cemas, tunjangan hari raya dan gaji pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, akhirnya dibayar. Siang tadi, Selasa 11 Mei 2021, Kementerian Keuangan telah mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperuntukkan untuk gaji dan THR JumlahPNS secara keseluruhan di lingkungan Pemprov Kaltara idealnya 7.621 orang. Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengemukakan hingga Mei 2020, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di provinsi itu hanya 3.880 orang dan untuk memenuhi jumlah ideal, provinsi itu masih kekurangan 3.741 pegawai berstatus PNS. Gaji ke-13 untuk ASN. Tak PenjabatWali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) Idrus Assagaf, akan menghapus kebijakan pemotongan gaji PNS dalam wilayah Kota Ternate yang diperuntukkan EH6m. Inilah daftar PNS yang tidak berhak menerima gaji ke 13, apakah anda termasuk? Pemerintah telah mencairkan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS mulai Senin 5/6/2023. Hal itu berdasarkan Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023. Adapun gaji ke 13 diberikan kepada PNS/ ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Kendati demikian, tidak semua ASN masuk ke dalam daftar penerima gaji ke 13 pada 2023 ini. Lantas, siapa saja ASN yang tidak berhak menerima gaji ke 13? Dilansir dari laman DJPB, gaji ke-13 diberikan untuk wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara termasuk tenaga pendidik serta pensiunan dalam pelayanan masyarakat. Di sisi lain, pemberian gaji ke-13 juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta bagi yang sudah sudah berkeluarga dan memiliki anak, gaji-13 diberikan untuk membantu membiayai pendidikan anak. Karena alasan itulah, gaji ke-13 diberikan supaya membantu membantu orangtua menjelang tahun ajaran baru nanti atau sekitar Juni-Juli. Dilansir dari Kontan, daftar ASN yang berhak menerima gaji ke-13 tahun ini telah diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2023 Berikut daftar ASN penerima gaji ke-13 PNS dan calon PNS CPNS. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Prajurit TNI. Upah Minimum – Maluku Utara Berlaku di Juni 2023 Jumlahnya dalam Rupiah indonesia Rp. Kabupaten / Kotamadya Per bulan Provinsi Maluku Utara Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Halmahera Barat Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Halmahera Selatan Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Halmahera Tengah Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Halmahera Timur Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Halmahera Utara Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Kepulauan Sula Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Kota Ternate Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Kota Tidore Kepulauan Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Pulau Morotai Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Pulau Taliabu Kabupaten Upah minimum dengan efek dari 2 Januari 2023. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2023. Informasi terakhir diupdate pada halaman ini 01/01/23 Jam Kerja Informasi Terkait Upah 1. Omnibus Law - perbandingan perubahan pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja beserta aturan turunannya2. FAQ Upah Minimum3. FAQ Pengupahan mencakup prosedur pembayaran, penangguhan dan pelanggaran upah4. FAQ Upah Lembur5. FAQ Struktur Skala Upah Informasi lebih lanjut tersedia di Uraikan upah minimum di Indonesia Upah Minimum di Seluruh Dunia Bahasa Inggris Berita tentang upah minimum Bahasa Inggris Upah Minimum dan UU Ketenagakerjaan Peraturan Upah Minimum Bahasa Inggris Tentang Basis Data Upah Minimum Bahasa Inggris Halaman ini dikelola oleh dan 2023 © WageIndicator 2023 - Apabila mengutip halaman ini, cantumkan pada daftar sumber/referensi tulisan Anda - - Gaji Minimum Loading... { }; - Kabar baik bagi Pegawai Negeri Sipil PNS alias Aparatur Sipil Negara ASN menyangkut soal gaji. Pemerintah berencana merubah sistem penggajian PNS menjadi sistem gaji tunggal single salary pada tahun 2024. Ini artinya, sistem tunjangan kinerja atau tukin akan dihapus. Selain itu ada alasan tersendiri, mengapa sistem penggajian PNS ini nanti akan diubah. Simak penjelasannya berikut ini Diketahui, jika single salary diterapkan dalam sistem gaji PNS, maka kemungkinan gaji PNS dapat naik 10 kali lipat. Bukan itu saja, kenaikan gaji juga nantinya akan dirasakan oleh PNS pensiunan. Diketahui, single salary adalah sistem penggajian PNS dengan cara memberikan penghasilan bulanan tanpa ada komponen tunjuangan yang melekat. Tunjangan anak, tunjangan suami/istri, tunjangan beras dan lain lain tidak dihapus, melainkan dimasukkan menjadi satu dalam gaji pokok. Sistem single salary ini membuat PNS mendapat upah yang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Pemberlakuan single salary diambil karena range selisih gaji pokok PNS antara golongan terendah hingga tertinggi tidak terlalu jauh. Saat ini, gaji pokok PNS berkisar antara Rp1,5 juta hingga Rp4,5 juta per bulan. Dengan penerapan single salary, PNS berpeluang menerima gaji pokok hingga 10 kali lipat karena telah disatukan dengan sejumlah tunjangan. Di sisi lain, penerapan single salary juga akan berdampak baik bagi pensiunan PNS. Sebab, apabila gaji PNS naik maka gaji pensiunan pun akan ikut naik. Meskipun demikian, kenaikan gaji PNS tersebut belum pasti. ILUSTRASI Uang. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN Gaji PNS Naik di Tahun Depan? Simak Besaran yang Akan Mengalami Kenaikan - Pemerintah telah mengumumkan kabar gembira bagi para Pegawai Negeri Sipil PNS. Dalam waktu dekat, gaji PNS akan mengalami kenaikan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara ASN. Rencana kenaikan gaji PNS ini telah disepakati antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kenaikan gaji PNS ini diharapkan menjadi stimulus bagi para PNS yang setia dan bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Besaran kenaikan gaji ini akan berbeda-beda tergantung pada golongan dan pangkat PNS tersebut. Namun, perlu diingat bahwa besaran persentase kenaikan gaji PNS ini masih dalam tahap perumusan dan masih perlu persetujuan lebih lanjut. Dengan adanya kenaikan gaji PNS di tahun depan, diharapkan dapat meningkatkan semangat dan motivasi kerja para PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kenaikan gaji juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan para PNS. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan langkah-langkah persiapan untuk implementasi kenaikan gaji PNS ini. Melansir dari pada Sabtu 10/6/2023 Pemerintah tengah mempertimbangkan rencana kenaikan gaji ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil PNS hingga TNI/Polri. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu bendahara negara mengungkapkan, rencana kenaikan gaji PNS telah dipertimbangkan oleh Presiden Joko Widodo Jokowi. Rencana tersebut akan diumumkan dalam pidato presiden terkait RUU APBN Tahun 2024 yang bakal dilaksanakan pada 16 Agustus mendatang. Gaji Upah Minimum Maluku Utara termasuk UMR/ UMK berkisar diantara Rp. – Rp. untuk lebih rincinya silahkan lihat pada artikel ini. Pada artikel kali ini kita akan memberikan penjelasan mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Maluku Utara dan Gaji UMP Maluku Utara yang ada di Indonesia. Gaji UMR, UMP, dan Gaji Pokok itu terdapat perbedaan, kami akan menjelaskan secara detail dalam artikel ini. Provinsi Maluku Utara adalah salah satu provinsi yang terdapat di Pulau Maluku, Indonesia. Ibukota Provinsi Maluku Utara berpusat di pemerintahan Kelurahan Sofifi, memiliki luas wilayah km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2020. Provinsi Maluku Utara terdapat 8 Kabupaten dan 2 Kota. Setelah mengenal Provinsi Maluku Utara berikut adalah penjelasan mengenai Gaji Upah Minimum Provinsi Maluku Utara dan Gaji UMP Maluku Utara. Apa itu Gaji UMR Apa itu Gaji UMK Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMR Mekanisme Penetapan Upah Minimum Gaji Upah Minimum Maluku Utara atau UMP Maluku Utara 2022 Jam Kerja Cara Menghitung Upah Minimum Gaji UMP Tahun 2022 Gaji Upah Minimum Tahun 2021 Penutup Gaji Karyawan Lainnya Apa itu Gaji UMR UMR berarti gaji regional minimum yang merupakan standar minimum yang digunakan oleh pengusaha atau pemain industri untuk memberikan upah kepada pekerja, karyawan atau pekerja dalam lingkungan bisnis atau pekerjaan. Apa itu Gaji UMK Upah minimum adalah tarif gaji bulanan terkecil. Tertulis dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Pasal 1 Nomor 1. Ini dapat terdiri dari upah tanpa kompensasi. Namun, jumlahnya juga bisa menjadi gaji pokok ditambah alokasi permanen. UMK berarti upah kabupaten / kota minimum. Dengan demikian, dapat disimpulkan, ini adalah tingkat gaji terkecil yang berlaku di kabupaten / kota tertentu. Dari informasi ini, Anda mungkin menggambarkan perbedaan gaji dan misi kota dasar. Gaji pokok adalah kewajiban masyarakat. Sementara itu, UMK adalah norma kewajiban. Meskipun di bidang bupati / walikota, angka tersebut telah ditentukan oleh gubernur. Namun, manajer provinsi ini harus memikirkan rekomendasi bupati / walikota dan komisi gaji lokal. Ini ditulis untuk Pasal 47 3 PP 78/2015. Nah, perhitungannya sendiri melibatkan kebutuhan hidup yang layak, pertumbuhan ekonomi, produktivitas. Ini ditulis untuk Pasal 47 4 PP 78/2015. Perbedaan Gaji UMR, UMK dan UMP Upah minimum adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah tentang gaji yang diterima oleh karyawan / karyawan entitas komersial yang terdiri dari gaji pokok bulanan, termasuk manfaat permanen biasanya termasuk, tetapi tidak terbatas pada, uang. Makanan, transportasi, manfaat kesehatan, lainnya. UMR adalah upah minimum regional yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. Di masa lalu, banyak UMR adalah referensi dalam penentuan nominal gaji sehingga istilah ini dikenal luas di masyarakat. Tetapi dengan peraturan baru tentang Kementerian Ketenagakerjaan, istilah ini tidak lagi digunakan dan digantikan oleh UMP dan UMK. UMP adalah upah minimum provinsi yang menggantikan UMR. Cakupan kawasan ini adalah semua wilayah di provinsi baik kota maupun kabupaten. UMK adalah upah minimum minimum kota / kabupaten yang terdiri dari wilayah kota atau kabupaten tertentu. Tekadnya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota / kabupaten itu. Perbedaan Gaji Pokok dan Gaji UMR Menurut Pasal 41, peraturan pemerintah sehubungan dengan gaji, gaji pokok adalah komponen UMR. Oleh karena itu, UMR adalah upah minimum yang dapat terdiri dari gaji pokok tanpa subsidi atau gaji pokok, termasuk penugasan permanen. Dalam implementasinya, gaji pokok adalah kompensasi dasar dari pekerjaan yang nilai nilainya ditentukan sesuai dengan skala gaji yang diterapkan di perusahaan atau aktor bisnis. Mekanisme Penetapan Upah Minimum Upah minimum telah ditentukan oleh Gubernur sebagai Kepala Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan rekomendasi pelat gaji provinsi. Dasar untuk menentukan upah minimum menurut Pasal 3 Permenaker adalah persyaratan hidup yang layak KHL yang memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penentuan dan pengumuman UMP oleh gubernur umumnya dilakukan secara bersamaan pada 1 November setiap tahun. Sementara MSE didirikan dan diumumkan setelah penentuan UMP, yaitu, selambat-lambatnya 21 November. Upah minimum berlaku sejak 1 Januari, tahun berikutnya. Berikut adalah detail nominal gaji Upah Minimum Maluku Utara dan UMP Maluku Utara di tahun 2022 Gubernur Maluku Utara telah menetapkan Upah Minimum Provinsi UMP 2022 sebesar Rp ada kenaikan sebesar Rp dibanding UMP 2021. telah ditegaskan kembali dalam Surat Edaran SE Menteri Dalam Negeri Mendagri Nomor 561/6393/SJ perihal penetapan upah minimun tahun 2022. Provinsi Keterangan Provinsi Maluku Utara 2021 2022 Peraturan Gubernur Rp Rp Surat Keputusan SK Gubernur Maluku Utara Berlaku di Desember 2022 Upah minimum dengan efek dari 1 Januari 2022. Upah minimum dengan efek hingga 31 Desember 2022. Jumlahnya dalam Rupiah indonesia Rp. Jam Kerja Upah minimum di hitung dengan ketentuan 40 jam/minggu. Hal ini di dasarkan pada UU 13/2003 Pasal 77 ayat 2 yang menjelaskan sbb 7 jam per hari and 40 jam perminggu untuk selama 6 hari kerja dalam 1 minggu atau, 8 jam per hari dan 40 jam per minggu untuk selama 5 hari kerja dalam 1 minggu. Cara Menghitung Upah Minimum Formula Baru Dalam Menghitung Upah Minimum Pemerintah Indonesia telah memberlakukan mekanisme baru untuk menentukan upah minimum, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP No. 78/2015 tentang Pengupahan. Lewat PP Pengupahan, Pemerintah memperkenalkan formula baru yang nantinya akan digunakan untuk menetapkan Upah Minimum setiap tahunnya, dimulai pada tahun baru mengharuskan upah minimum disesuaikan setiap tahun berdasarkan akumulasi tingkat inflasi dan angka pertumbuhan ekonomi. Formula pengupahan yang baru ditetapkan pemerintah ialah UMP tahun depan = UMP tahun berjalan + UMP tahun berjalan inflasi + pertumbuhan ekonomi. Gaji UMP Tahun 2022 Sedangkan untuk provinsi lainnya mengenai upah minimum di seluruh Indonesia diantaranya UMP Aceh UMP Sumatera Utara UMP Sumatera Barat UMP Sumatera Selatan UMP Bengkulu UMP Riau UMP Kepulauan Riau UMP Jambi UMP Kepulauan Bangka Belitung UMP Lampung UMP DKI Jakarta UMP Jawa Barat UMP Jawa Tengah UMP Jawa Timur UMP Daerah Istimewa Yogyakarta UMP Banten UMP Bali UMP Kalimantan Selatan UMP Kalimantan Timur UMP Kalimantan Barat UMP Kalimantan Tengah UMP Kalimantan Utara UMP Sulawesi Selatan UMP Sulawesi Utara UMP Sulawesi Tengah UMP Sulawesi Tenggara UMP Sulawesi Barat UMP Gorontalo UMP Nusa Tenggara Barat UMP Nusa Tenggara Timur UMP Maluku Utara UMP Maluku UMP Papua UMP Papua Barat Gaji Upah Minimum Tahun 2021 Sebagai perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021 Provinsi Upah Minimum Aceh Rp Sumatera Utara Rp Sumatera Barat Rp Sumatera Selatan Rp Riau Rp Kepulauan Riau Rp Jambi Rp Bangka Belitung Rp Bengkulu Rp Lampung Rp DKI Jakarta Rp Jawa Barat Rp Jawa Tengah Rp Jawa Timur Rp Yogyakarta Rp Banten Rp Bali Rp Kalimantan Selatan Rp Kalimantan Timur Rp Kalimantan Barat Rp Kalimantan Tengah Rp Kalimantan Utara Rp Sulawesi Selatan Rp Sulawesi Utara Rp Sulawesi Tenggara Rp Sulawesi Tengah Rp Sulawesi Barat Rp Gorontalo Rp Nusa Tenggara Barat Rp Nusa Tenggara Timur Rp Maluku Rp Maluku Utara Rp Papua Rp Papua Barat Rp Penutup Besarnya tergantung daerah masing-masing yang menyesuaikan dengan kebutuhan dasar, inflasi, standar hidup dan variabel lainnya. Skemanya, pengupahan yang dikenal adalah Upah Minimum Regional UMR. UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur, dan menjadi acuan pendapatan tenaga kerja di daerah terkait. Istilah UMR kemudian mengacu pada Upah Minimum Provinsi UMP dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota UMK. UMP merupakan perubahan nama UMR Tingkat I yang ditetapkan oleh gubernur, sedangkan UMK merupakan UMR Tingkat II alias standar upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten/ kota. Meski dalam praktiknya sudah tidak dimanfaatkan lagi, namun UMR masih sering digunakan dalam perilaku UMP dan UMK. Itulah kiranya artikel kali ini mengenai Gaji Upah Minimum Maluku Utara dan UMP Maluku Utara tiap tahun biasanya gaji UMR dan UMK ini berubah dan pastinya diberitahukan kepada pekerja.

gaji pns maluku utara